Thursday, May 2, 2013

Arahkan APBN ke Sektor Kesehatan dan Pendidikan Dasar

print this page Print
Jakarta, Kompas - Sebagai salah satu usaha mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, Presiden Megawati Soekarnoputri menggariskan APBN 2003 mendatang harus lebih efisien dan mengarah pada usaha yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar serta infrastruktur yang baik akan sangat mengurangi pengeluaran atau beban masyarakat miskin yang sekarang mencapai 38 juta orang. "Apa yang digariskan Presiden merupakan wujud keberpihakan terhadap rakyat miskin dan upaya untuk mengentaskannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla usai mengikuti sidang kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (11/3). Ia didampingi oleh Menteri Kesehatan Achmad Sujudi dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
Menurut Kalla, progam pengentasan orang miskin merupakan agenda utama, sehingga semua proyek, termasuk kesehatan harus diarahkan bagi sebanyak mungkin kepentingan masyarakat bawah. Demikian pula halnya dengan pendidikan.

"Itu yang harus dikerjakan. Di sisi lain, perbankan juga harus diperhatikan agar langsung menyentuh ekonomi mikro serta usaha kecil dan menengah. Pemerintah telah menyiapkan dana kredit Rp 20 trilyun yang akan disalurkan lewat 14 bank," ujar Kalla tanpa menyebut nama bank dimaksud.
Mengapa pengentasan kemiskinan tidak diupayakan lewat penciptaan lapangan kerja, Kalla mengatakan bahwa layanan pemerintah diberikan kepada masyarakat miskin agar keuangan mereka tidak tersedot.
"Jika pendapatan Anda sedikit dan layanan kesehatan besar, mahal ongkosnya, maka keuangan Anda akan tersedot ke situ. Jika layanan dasar pemerintah besar, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, orang miskin bebas biaya kesehatan dan pendidikan sehingga pengeluaran masyarakat berkurang," katanya.
Peningkatan pendapatan, akan ditempuh pemerintah lewat pengucuran kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang nilainya Rp 20 trilyun. "Jadi, dua sisi ini yang disasar pemerintah," tambahnya.
Kalla menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 19 persen dari jumlah penduduk keseluruhan atau sekitar 38 juta orang. Mereka yang dikategorikan miskin adalah yang penghasilannya di bawah Rp 450.000 per bulan. "Diharapkan tahun 2004 jumlah masyarakat miskin bisa ditekan sampai 14 persen," katanya.
Achmad Sujudi menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap warga masyarakat Indonesia yang ada di Jawa dan di luar Jawa. "Kalau dihitung biaya kesehatan per orang yang diberikan pemerintah, warga di Indonesia Timur mendapatkan tiga kali lipat lebih besar dibanding di Jawa," katanya.
Ditanya tentang penangkapan tikus besar-besaran di DKI Jakarta terkait dengan munculnya leptospirosis, Sujudi mengatakan, penangkapan itu dilakukan hanya untuk memastikan apakah betul pada tikus ada bakteri itu.
Menurut Sujudi usaha perbaikan lingkungan lebih efektif mengurangi leptospirosis dibanding menangkap tikus. "Yang harus dikerjakan adalah bagaimana membersihkan lingkungan ," katanya. (mba)