Print
Keputusan penghapusan evaluasi belajar tahap akhir nasional
(ebtanas) bagi siswa sekolah dasar ternyata menimbulkan kepanikan sejumlah
orangtua murid yang khawatir anaknya tidak bisa masuk ke SLTP negeri. Mereka
akhirnya berburu sekolah swasta, dan ironisnya, pihak swasta melihat permintaan
meningkat maka "uang masuk" pun dinaikkan.
Ini sejalan dengan prinsip supply and demand (permintaan dan
penawaran). Sejumlah sekolah swasta tergolong punya nama baik di tengah
masyarakat, dan sudah jauh hari kebanjiran siswa. Meskipun masa penerimaan
siswa baru dilakukan pada bulan Juli, sudah sejak awal Maret mereka menutup
pendaftaran siswa baru.
"Sekolah kami hanya menyediakan sisa empat tempat duduk bagi pendaftar
di luar Al-Azhar. Kalau Bapak mau, nama anak Bapak kami masukkan dalam daftar
tunggu. Barangkali nanti ada yang mengundurkan diri atau diterima di sekolah
negeri atau sekolah ke luar negeri, anak Bapak bisa menggantikan," ujar
guru SLTP Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.
Menurut guru yang tidak mau disebut namanya itu, setiap tahun pola
penerimaan di sekolahnya memang seperti itu. Mereka memberikan prioritas utama
bagi siswa SD yang berasal dari sekolah asal. Baru kemudian setelah diketahui
berapa jumlah anak yang tidak meneruskan ke Al-Azhar, pihaknya memberikan
kesempatan bagi siswa di luar Al-Azhar.
Mengenai besarnya uang masuk ke sekolahnya, sekolah yang
memberikan pelayanan pendidikan cukup baik ini mematok harga masuk sebesar Rp 5
juta hingga Rp 8 juta. "Saya rasa hal ini relatif terjangkau oleh orangtua
murid yang rata-rata berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas,"
tukasnya.
Sekolah Negeri
Sementara itu, Warsidi, warga Halim, Jakarta Timur, kepada
Pembaruan menyebutkan bahwa sekarang ini sejumlah oknum sekolah SLTP negeri
sudah mematok besarnya uang masuk sekolah bagi orangtua murid yang ingin
memasukan anaknya.
Warsidi mencoba mendatangi sekolah negeri yang diminati anaknya,
namun ketika bertanya kepada salah seorang guru, dia mengaku belum mengetahui
bagaimana aturan main untuk masuk ke sekolah negeri, sebab pemerintah sampai
sekarang belum mengeluarkan petunjuk aturan mainnya.
"Namun, ketika saya mau pulang, guru itu menawarkan kepada
saya bahwa dia siap memberikan bantuan jika ingin memasukkan anaknya ke sekolah
tersebut dengan menyiapkan biaya masuk sebesar Rp 4 juta," ujar Warsidi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan
Menengah Depdiknas Drs Baedhowi MSc menegaskan bahwa pihaknya akan segera
membuat posko pengaduan karena ketidaktahuan masyarakat mengenai pola
penerimaan siswa baru setelah ebtanas dihapus.
Menurut dia, sekarang ini pihaknya memang masih menunggu SK
Mendiknas mengenai proses penerimaan siswa baru setelah pemerintah menghapus
ebtanas yang kemudian NEM dijadikan ukuran bagi siswa untuk masuk ke sekolah
negeri.
"Yang jelas, pada prinsipnya dalam proses penerimaan siswa
baru, yang harus diutamakan adalah prinsip keadilan dan objektivitas.
Pemerintah memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mencari sendiri sekolah
yang diinginkan, namun jangan kemudian hal ini justru disalahartikan pihak
sekolah dengan menekan orangtua murid dengan mengomersialkan penyelenggaraan
pendidikan di sekolah," tukasnya. (Suara Pembaruan 270302)
No comments:
Post a Comment