Print
Jakarta, Kompas - Sebagai salah satu usaha mengurangi angka kemiskinan di
Indonesia, Presiden Megawati Soekarnoputri menggariskan APBN 2003 mendatang
harus lebih efisien dan mengarah pada usaha yang berkaitan dengan kesehatan dan
pendidikan dasar. Pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar serta infrastruktur
yang baik akan sangat mengurangi pengeluaran atau beban masyarakat miskin yang
sekarang mencapai 38 juta orang. "Apa yang digariskan Presiden merupakan
wujud keberpihakan terhadap rakyat miskin dan upaya untuk
mengentaskannya," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Jusuf Kalla usai mengikuti sidang kabinet di Gedung Utama Sekretariat Negara,
Jakarta, Senin (11/3). Ia didampingi oleh Menteri Kesehatan Achmad Sujudi dan
Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.
Menurut Kalla, progam pengentasan orang miskin merupakan agenda
utama, sehingga semua proyek, termasuk kesehatan harus diarahkan bagi sebanyak
mungkin kepentingan masyarakat bawah. Demikian pula halnya dengan pendidikan.
"Itu yang harus dikerjakan. Di sisi lain, perbankan juga
harus diperhatikan agar langsung menyentuh ekonomi mikro serta usaha kecil dan
menengah. Pemerintah telah menyiapkan dana kredit Rp 20 trilyun yang akan
disalurkan lewat 14 bank," ujar Kalla tanpa menyebut nama bank dimaksud.
Mengapa pengentasan kemiskinan tidak diupayakan lewat penciptaan
lapangan kerja, Kalla mengatakan bahwa layanan pemerintah diberikan kepada
masyarakat miskin agar keuangan mereka tidak tersedot.
"Jika pendapatan Anda sedikit dan layanan kesehatan besar,
mahal ongkosnya, maka keuangan Anda akan tersedot ke situ. Jika layanan dasar
pemerintah besar, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, orang miskin bebas
biaya kesehatan dan pendidikan sehingga pengeluaran masyarakat berkurang,"
katanya.
Peningkatan pendapatan, akan ditempuh pemerintah lewat pengucuran
kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM) yang nilainya Rp 20 trilyun.
"Jadi, dua sisi ini yang disasar pemerintah," tambahnya.
Kalla menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 19
persen dari jumlah penduduk keseluruhan atau sekitar 38 juta orang. Mereka yang
dikategorikan miskin adalah yang penghasilannya di bawah Rp 450.000 per bulan.
"Diharapkan tahun 2004 jumlah masyarakat miskin bisa ditekan sampai 14
persen," katanya.
Achmad Sujudi menegaskan, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap
warga masyarakat Indonesia yang ada di Jawa dan di luar Jawa. "Kalau
dihitung biaya kesehatan per orang yang diberikan pemerintah, warga di
Indonesia Timur mendapatkan tiga kali lipat lebih besar dibanding di
Jawa," katanya.
Ditanya tentang penangkapan tikus besar-besaran di DKI Jakarta
terkait dengan munculnya leptospirosis, Sujudi mengatakan, penangkapan itu
dilakukan hanya untuk memastikan apakah betul pada tikus ada bakteri itu.
Menurut Sujudi usaha perbaikan lingkungan lebih efektif mengurangi
leptospirosis dibanding menangkap tikus. "Yang harus dikerjakan adalah
bagaimana membersihkan lingkungan ," katanya. (mba)
No comments:
Post a Comment